open access

Abstract

Proyek pembangunan gedung bertingkat seperti gedung DPRD, gedung Kantor bupati dan gedung Kantor Pajak di Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaannya tidak memenui target waktu yang di harapkan. Itu terbukti dengan terlihatnya bangunan yang belum selesai dibangun mengalami keterlambatan mencapai 30% sampai 50% dari waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan mendapatkan faktor yang paling dominan mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada proyek pembangunan Gedung bertingkat di Kabupaten Sumbawa setra menentukan strategi dan tindakan yang harus dilakukan kontraktor untuk mengatasi faktor-faktor tersebut

Metodologi analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dan analisis regresi linier berganda terhadap jawaban dari kuesioner yang disebarkan kepada 52 responden dari pihak kontraktor, Owner dan konsultan  pengawas yang terlibat dalam proyek pembangunan Gedung bertingkat di Kabupaten Sumbawa pada tahun anggaran 2011 yang mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada proyek pembangunan Gedung bertingkat di Kabupaten Sumbawa adalah Faktor Material, faktor Peralatan, selanjutnya faktor Tenaga Kerja, faktor Lingkungan Kerja. Faktor yang paling dominan mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada proyek pembangunan Gedung bertingkat di Kabupaten Sumbawa adalah faktor material dengan nilai Koefisien β sebesar 0.385 dan strategi yang di gunakan untuk mengatasi agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai kontraktor harus mempersiapkan pengadaan material, terutama material non lokal serta membuat stok material dilokasi proyek, kontraktor harus membuat rencana penyediaan material sesuai kebutuhan dan sudah diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh owner dan melakukan perjanjian standarisasi mengenai kualitas dan mutu bahan-bahan yang sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.