STUDI PERBANDINGAN KEBIJAKAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Studi kasus: Kebijakan Sertifikasi Bangunan Gedung di Indonesia, Malaysia dan India

Abstrak

Permen PUPR No. 27 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus memiliki sertifikat laik fungsi sebagai syarat untuk dimanfaatkan. Sertifikat laik fungsi menyatakan suatu kondisi bangunan gedung memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan. Sedangkan persyaratan laik fungsi meliputi tata bangunan, persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Kebijakan ini tidak hanya diberlakukan di Indonesia namun juga diberlakukan di berbagai negara dengan istilah dokumen atau sertifikat yang berbeda-beda. Di Malaysia dikenal dengan Certificate of Compliance and Completion (CCC), sedangkan di India dikenal dengan Completion Certificate (CC) dan Occupancy Certificate (OC). Pada penelitian ini akan membandingkan sertifikat kelaikan bangunan gedung dari masing-masing negara yaitu, Indonesia, Malaysia dan India. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji masing-masing kebijakan sehingga diharapkan dapat menambah wawasan serta saran untuk pertimbangan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Dari hasil kajian menunjukkan peraturan di Negara India cukup tegas pada sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, namun untuk kategori bangunan tidak dibedakan terkait dengan masa berlaku sertifikat kelaikan bangunan. Hal yang sama juga diberlakukan di Negara Malaysia. Berbeda dengan Negara Indonesia, di Indonesia dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori dengan masa berlaku yang berbeda-beda, namun untuk sanksi pelanggaran masih belum diterapkan secara penuh. Hal ini bisa jadi disebabkan karena masih belum meratanya pengetahuan terkait sertifikat laik fungsi bangunan gedung