ANALISIS SENTIMEN PUBLIK PADA TWITTER TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ROYALTI MUSIK DENGAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE

Abstract

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta serta menciptakan sistem distribusi royalti yang adil. Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan polemik dan beragam respons dari masyarakat, khususnya pelaku usaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya serta masih kurang transparan dalam mekanisme penetapan tarif royalti. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan persepsi publik terhadap pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan sentimen publik terhadap penerapan PP No. 56 Tahun 2021 melalui media sosial Twitter menggunakan pendekatan text mining dengan algoritma Support Vector Machine (SVM). Data penelitian diperoleh melalui proses crawling Twitter berdasarkan kata kunci terkait royalti dan musik pada periode Maret hingga November 2025 dengan total 3.813 tweet berbahasa Indonesia. Tahapan penelitian meliputi prapemrosesan teks yang terdiri dari cleaning, case folding, normalization, tokenization, stopword removal, dan stemming, kemudian dilakukan pelabelan sentimen ke dalam kelas positif, negatif, dan netral. Representasi fitur menggunakan metode Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF-IDF), sedangkan proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma SVM dengan kernel linier. Evaluasi model dilakukan menggunakan confusion matrix dengan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SVM mampu mengklasifikasikan sentimen publik dengan tingkat akurasi sebesar 74,44%, dengan dominasi sentimen netral dan negatif dibandingkan sentimen positif. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pandangan kritis terhadap implementasi kebijakan royalti musik, khususnya terkait transparansi dan mekanisme pengelolaannya, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan kejelasan tata kelola royalti oleh pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).